Sman32garut.sch.id – Dunia kepolisian Indonesia kembali menunjukkan komitmen serius dalam melakukan pembersihan internal terkait kasus Narkoba. Langkah tegas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang memecat secara tidak hormat mantan Kapolres Bima, AKBP Didik Kurnianto, mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Salah satu dukungan paling vokal datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
Sahroni secara aktif menyuarakan apresiasinya atas keberanian Polri dalam menindak oknum perwira menengah yang terlibat dalam pusaran gelap narkotika. Beliau menilai bahwa tindakan tegas ini merupakan bukti nyata bahwa hukum tidak pandang bulu, bahkan terhadap anggota kepolisian sendiri. Artikel ini akan membedah secara aktif posisi Ahmad Sahroni, detail kasus yang menjerat AKBP Didik, serta dampak kebijakan ini terhadap citra Polri.
Langkah Berani Polri: PTDH untuk Oknum Narkoba
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) secara resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Didik Kurnianto. Keputusan ini menyusul status tersangka yang melekat pada beliau dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polri menganggap tindakan AKBP Didik sebagai pelanggaran berat yang mencoreng martabat korps Bhayangkara.
Ahmad Sahroni memandang keputusan PTDH ini sebagai sinyal kuat bagi seluruh anggota polisi lainnya. Beliau menegaskan bahwa polisi seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba, bukan justru menjadi bagian dari masalah tersebut. Sahroni memuji Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara konsisten menjalankan instruksi “potong kepala” bagi pemimpin wilayah yang gagal menjaga integritas.
Pernyataan Sahroni: Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Dalam keterangannya kepada media, Ahmad Sahroni menekankan bahwa kepercayaan publik hanya bisa kembali melalui tindakan-tindakan nyata seperti ini. Beliau secara aktif mendorong Polri untuk terus menyisir oknum-oknum nakal tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Bagi Sahroni, kasus AKBP Didik adalah momentum untuk memperketat pengawasan internal secara berkala.
Sahroni juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh pejabat kepolisian adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Beliau mengapresiasi kecepatan proses sidang etik yang berjalan paralel dengan proses pidana umum. Langkah cepat ini menurut Sahroni sangat penting untuk menunjukkan bahwa institusi tidak memberikan perlindungan kepada pengkhianat profesi.
Tabel: Fakta Kasus dan Respon Terhadap AKBP Didik
| Detail Informasi | Penjelasan Aktif |
| Identitas Subjek | AKBP Didik Kurnianto (Eks Kapolres Bima). |
| Kasus Utama | Keterlibatan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. |
| Sanksi Etik | Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). |
| Tanggapan DPR | Ahmad Sahroni mengapresiasi ketegasan Polri. |
| Status Hukum | Menjalani proses pidana umum dan pemberhentian tetap. |
Dampak Luas Bagi Integritas Institusi
Pemecatan AKBP Didik membawa pesan moral yang sangat dalam. Sahroni menilai langkah ini secara aktif memulihkan marwah Polri yang sempat goyah akibat oknum-oknum bermasalah. Beliau meyakini bahwa langkah tegas ini akan membuat para polisi lain berpikir seribu kali sebelum menyentuh barang haram tersebut.
Sahroni mendorong agar fungsi Propam (Profesi dan Pengamanan) bekerja lebih agresif. Beliau menyarankan adanya tes urine rutin yang mendadak bagi seluruh pimpinan satuan wilayah. Dengan sistem pengawasan yang proaktif, Polri dapat mendeteksi dini indikasi penyimpangan sebelum berkembang menjadi kasus besar yang memalukan institusi di mata internasional.
Reformasi Internal: Harapan Ahmad Sahroni
Sebagai mitra kerja Polri di DPR, Ahmad Sahroni secara konsisten memantau jalannya reformasi birokrasi di tubuh kepolisian. Beliau ingin melihat Polri yang lebih bersih, profesional, dan berintegritas. Apresiasi Sahroni terhadap pemecatan AKBP Didik juga mengandung pesan agar Polri tidak berhenti pada satu kasus saja.
Beliau meminta Polri untuk memutus rantai jaringan narkoba yang melibatkan aparat hingga ke akar-akarnya. Sahroni percaya bahwa dengan membuang “kerikil” dalam sepatu institusi, Polri akan berlari lebih kencang dalam melayani dan melindungi masyarakat. Beliau secara aktif mendukung pemberian sanksi maksimal bagi polisi yang terlibat narkoba, termasuk tuntutan pidana yang lebih berat daripada warga sipil biasa.
Kekuatan Data dan Bukti Kasus Narkoba dalam Sidang Etik
Keberhasilan memecat AKBP Didik tentu berlandaskan pada bukti-bukti kuat yang tim penyidik kumpulkan. Sahroni memuji profesionalisme tim pemeriksa yang mampu bekerja secara objektif meskipun harus memeriksa rekan sejawat sendiri. Transparansi dalam proses sidang etik ini menjadi poin penting yang Sahroni soroti sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik.
Polri menunjukkan bahwa tidak ada imunitas bagi pemegang pangkat tinggi sekalipun. Sahroni menganggap hal ini sebagai kemajuan besar dalam budaya organisasi kepolisian Indonesia. Beliau berharap standar ketegasan yang sama berlaku di seluruh tingkatan, mulai dari polsek hingga markas besar, guna memastikan seluruh anggota polisi tetap berada di jalur yang benar.
Dukungan Masyarakat Terhadap Ketegasan Polri
Langkah Polri memecat AKBP Didik mendapat gelombang dukungan besar dari netizen dan masyarakat umum. Sahroni melihat fenomena ini sebagai tanda bahwa rakyat sangat mendambakan polisi yang bersih dari narkoba. Beliau meminta Polri untuk menjadikan dukungan publik ini sebagai energi tambahan untuk melakukan pembersihan internal secara menyeluruh.
“Rakyat berdiri di belakang Polri jika Polri berani memecat oknum-oknum busuk,” ujar Sahroni dalam sebuah kesempatan diskusi. Beliau mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawasi kinerja kepolisian dan berani melaporkan segala bentuk penyimpangan. Partisipasi aktif masyarakat, menurut Sahroni, adalah kunci utama dalam menjaga kualitas penegakan hukum di tanah air.
Evaluasi Penempatan Pejabat Guna Cegah Kasus Narkoba
Kasus AKBP Didik juga memicu Sahroni untuk memberikan masukan terkait proses seleksi pejabat kepolisian di daerah. Beliau menyarankan agar Polri melakukan penelusuran rekam jejak (background check) yang lebih mendalam, termasuk penilaian integritas moral yang ketat. Seorang Kapolres memegang tanggung jawab besar atas keamanan wilayah, sehingga integritasnya harus benar-benar teruji.
Sahroni menekankan pentingnya tes psikologi dan penilaian perilaku secara berkala bagi pejabat yang menduduki posisi strategis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tekanan pekerjaan tidak mendorong pejabat untuk melakukan tindakan menyimpang seperti menggunakan narkoba. Langkah preventif ini akan melengkapi tindakan represif berupa pemecatan yang sudah berjalan dengan baik.
Sinergi Menuju Polri yang Bersih dari Kasus Narkoba
Apresiasi Ahmad Sahroni terhadap Polri atas pemecatan AKBP Didik merupakan cerminan harapan seluruh rakyat Indonesia. Polri telah mengambil langkah yang tepat dan berani dengan membuang oknum yang merusak nama baik institusi dari dalam. Ketegasan ini membuktikan bahwa semangat pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama tanpa memandang status pelaku.
Mari kita dukung penuh upaya Polri dan DPR dalam melakukan bersih-bersih institusi. Semoga kasus AKBP Didik menjadi pelajaran berharga dan menjadi penanda akhir dari keterlibatan aparat dalam bisnis gelap narkotika. Dengan integritas yang terjaga, Polri akan semakin dicintai masyarakat dan mampu membawa Indonesia bebas dari ancaman narkoba di masa depan.
About the Author
